Ampuhnews.com – Palembang – Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) akan menggelar gerakan cuti bersama Hakim se-Indonesia yang dilaksanakan mulai tanggal 7 – 11 Oktober 2024.
Gerakan tersebut menyuarakan 5 (lima) tuntutan berkaitan dengan kesejahteraan hakim berkaitan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (PP 94/2012), perlindungan keamanan, penguatan asosiasi hakim dan pembahasan RUU Jabatan Hakim.
Atas kelima tuntutan yang dilayangkan tersebut, DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Selatan (Sumsel) mencermati sangat pentingnya menjamin kesejahteraan hakim, sesuai dengan Basic Principles on the Independence of the Judiciary pada paragraf 11, setiap hakim harus mendapatkan jaminan atas independensi, keamanan, pelayanan, pensiun dan usia kerja yang layak.
Hal ini diungkap oleh Ketua Umum DPD IMM Sumsel, Wahyu Nugroho yang mengatakan bahwa kesejahteraan Hakim yang terabaikan justru akan berdampak pada hakim yang tidak independen dan berkualitas dalam menjalankan peran pentingnya.
“Dengan tidak adanya perubahan terkait gaji para Hakim yang sudah 12 tahun tidak ada kenaikan, mengingat dengan besarnya tanggung jawab yang ada di pundaknya tidak sebanding dengan apa yang sudah mereka dapatkan, maka akan semakin besar kerentanannya dalam menjaga independensinya,” ujarnya kepada awak media, Senin (7/10/2024).
Lanjut ia terangkan bahwa dalam jangka panjang, Mahkamah Agung (MA) akan sulit mendapat hakim yang berkualitas sebab lebih memilih bekerja di sektor lain yang lebih memperhatikan kesejahteraan.
Atas hal ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Sumsel menyatakan dukungan terhadap gerakan kolektif Hakim untuk menuntut kesejahteraan, keamanan dan pembahasan RUU Jabatan Hakim dan Mendorong jajaran IKAHI dan MA untuk mendukung dan merespon dengan adil dan substansial dalam upaya gerakan ini dan tuntutannya.
“Hal ini harus dilihat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan berasosiasi dalam menyuarakan kepentingan untuk menjaga independensi Hakim. Oleh karena itu DPD IMM sumsel percaya hal ini akan berdampak baik pada profesionalisme hakim pada masa mendatang,” ungkapnya Wahyu.
Lanjut selain itu DPD IMM Sumsel juga mendorong Pemerintah dan DPR segera memperhatikan dan mengeluarkan kebijakan yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi Hakim serta meminta adanya kenaikan gaji para hakim untuk menaikan kesejahteraan
“Dengan adanya aksi tersebut Dewan Pimpinan Daerah IMM Sumsel sangat mendukung apa yang menjadi gerakan para hakim saat ini,” tegasnya
Terakhir Wahtyu sampaikan bahwa Para Hakim sudah seharusnya mendapatkan kesejahteraan di Republik Indonesia (RI) ini, karena para Hakim merupakan perwakilan tangan tuhan yang seyogyanya sudah menjadi suatu prioritas utama.
“Karena menurut kami dengan tanggung jawab yang sangat besar seharusnya gaji para Hakim menjadi suatu prioritas utama. Dengan adanya aksi mogok yang di lakukan oleh para hakim tersebut kami sebagai organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam IMM sumsel sangat mendukung dengan gerakan para hakim tersebut, Pungkasnya Wahyu (Ril/Zul).
