Ampuhnews.com | Palembang – Massa Himpunan Demokrasi menggelar aksi damai di Mapolda Sumatera Selatan. Mereka meminta Polda Sumsel mengevaluasi sekaligus menindaklanjuti dugaan persoalan dalam penanganan perkara kapal tongkang yang disebut bernilai hingga Rp30 miliar.
Koordinator aksi Heryadi alias Duk didampingi Koordinator Lapangan Damro alias Adam mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penanganan perkara.
Salah satu sorotan mereka ditujukan kepada oknum penyidik berinisial TI. Himpunan Demokrasi menduga terdapat permintaan sejumlah uang dalam proses penanganan perkara, termasuk biaya perjalanan, akomodasi serta uang yang disebut untuk kebutuhan saksi ahli.
“Informasi yang kami terima perlu ditelusuri secara serius oleh Propam maupun pihak terkait. Kami meminta proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan,” ujar Heryadi.
Persoalan ini berkaitan dengan laporan dugaan penggelapan kapal tongkang milik perusahaan pelayaran yang disebut telah dilaporkan sejak 2024. Sebelumnya, Komisaris PT Sinar Sarana Samudra, Harry Jansjah Limantara, memang pernah mempertanyakan perkembangan laporan dugaan penggelapan kapal tongkang ke Polda Sumsel. Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/161/II/2024/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN.
Dalam informasi yang disampaikan Himpunan Demokrasi, kapal tersebut sebelumnya disewa oleh Salma Ali untuk mengangkut batu split dari Jakarta ke Sumatera Selatan. Setelah masa sewa berakhir, kapal disebut tidak dikembalikan. Nama Salma Ali juga tercatat dalam pemberitaan sebagai DPO Polda Banten dalam perkara berbeda terkait dugaan penipuan.
Himpunan Demokrasi juga menyoroti dugaan keterlibatan seorang pemilik perusahaan agen pelayaran berinisial D dalam penguasaan kapal tersebut. Namun, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Kapolda Sumsel memeriksa oknum penyidik yang disebut dalam laporan, mengevaluasi proses penanganan perkara, serta melanjutkan penyelidikan dugaan penggelapan aset tongkang.
Mereka juga meminta agar kapal yang dipersoalkan dapat ditelusuri keberadaannya dan dikembalikan kepada pihak yang secara hukum terbukti sebagai pemiliknya.
Himpunan Demokrasi menegaskan, tuntutan tersebut disampaikan untuk mendorong transparansi dan kepastian hukum.
”Himpunan Demokrasi berharap Polda Sumsel memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan perkara serta menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran apabila ditemukan bukti yang cukup,”pungkasnya.
Aksi massa Himpunan Demokrasi di terima oleh perwakilan Polda Sumsel yang di wakili oleh Iklil dan bagian Intel Polda Sumsel dalam penyampaiannya mengatakan apa yang di sampaikan oleh rekan-rekan (Himpunan Demokrasi) akan kami sampaikan dengan Pimpinan, aksi massa bejalan dengan damai dan tertib.
