Ampuhnews.com | Palembang – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) mendesak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang segera mengusut tuntas sejumlah dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pengelolaan pelabuhan.
Desakan tersebut tertuang dalam pernyataan sikap SIRA tertanggal 5 November 2026. Dalam pernyataannya, SIRA menyoroti dua persoalan utama yang melibatkan PT Benua Lautan Lepas (BLL) dan PT Lambung Karang Sakti (LKS) atau Lambung Karya Sawit.
Koordinator Aksi SIRA, Rahmat Sandi Iqbal, SH, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil investigasi, pengaduan masyarakat, serta dokumen yang dimiliki, pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum (APH).
Salah satu sorotan utama adalah dugaan praktik monopoli tarif jasa oleh PT BLL. SIRA menduga terdapat penetapan tarif tanpa kesepakatan sebagaimana mestinya. Selain itu, muncul dugaan penghambatan dokumen RPKRO dan SPOG terhadap perusahaan yang tidak menggunakan sistem internal PT BLL.
Menurut SIRA, dugaan tersebut perlu diperiksa karena berpotensi berkaitan dengan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pelayaran serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Tak hanya PT BLL, SIRA juga menyoroti PT LKS yang diduga mengalami perubahan kegiatan usaha dari sektor kehutanan atau pengolahan kayu menjadi usaha kelapa sawit serta pelayanan terminal umum.
Perubahan kegiatan usaha tersebut dipertanyakan karena diduga belum dilengkapi perubahan perizinan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
SIRA juga menduga terdapat persoalan terkait kelengkapan izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP), kesesuaian Rencana Induk Pelabuhan (RIP), hingga kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Atas sejumlah persoalan tersebut, SIRA mempertanyakan fungsi pengawasan KSOP Kelas I Palembang sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengaturan aktivitas kepelabuhanan.
“Jangan sampai kewenangan negara justru menjadi alat pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum. Pelabuhan bukan ruang untuk mempermainkan aturan, apalagi menjadi ladang kepentingan bisnis yang berpotensi merugikan keuangan negara,” demikian salah satu poin pernyataan sikap SIRA.
Dalam tuntutannya, SIRA mendesak Kepala KSOP Kelas I Palembang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan pejabat terkait apabila terbukti terdapat keterlibatan dalam persoalan yang disoroti.
SIRA juga meminta KSOP segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan tersebut, termasuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang dinilai perlu dimintai pertanggungjawaban.
Pihak yang dimaksud meliputi kepala dan pejabat ASN terkait di lingkungan KSOP Kelas I Palembang, direktur maupun manajemen PT BLL, serta direktur dan manajemen PT LKS.
Lebih lanjut, SIRA menyatakan akan menyampaikan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), dengan melampirkan sejumlah dokumen pendukung yang menurut mereka telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.
Lebih lanjut, Rahmat Sandi Iqbal menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga mendapatkan kejelasan dan penanganan dari pihak berwenang.
SIRA berharap aparat penegak hukum tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga mendalami seluruh dugaan yang disampaikan, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dan potensi kerugian negara.
SIRA menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih. Apabila ditemukan bukti yang cukup, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Massa Aksi SIRA di terima oleh M. Ichsan / Isan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Kasi Lala) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang
