Ampuhnews.com | Palembang, – Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali menjadi sorotan publik setelah pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan di Jakarta. Kegiatan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, salah satunya disampaikan oleh Rawan Pelangi selaku Sekretaris DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Kabupaten PALI.
Rawan Pelangi menilai bahwa pelaksanaan Bimtek di luar daerah, khususnya di Jakarta, menimbulkan pertanyaan besar terkait urgensi, efisiensi anggaran, serta komitmen terhadap penguatan kapasitas berbasis lokal.
“Kami mempertanyakan secara serius, apakah benar tidak ada tempat yang layak di Kabupaten PALI, Kota Palembang, atau wilayah Sumatera Selatan untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Apakah harus selalu ke Jakarta dengan konsekuensi biaya yang jauh lebih besar” tegasnya.
Menurutnya, Sumatera Selatan, khususnya Palembang, memiliki banyak fasilitas memadai seperti hotel, ruang pertemuan, hingga lembaga pendidikan yang mampu menjadi tuan rumah kegiatan Bimtek dengan kualitas yang tidak kalah. Bahkan, pelaksanaan di daerah sendiri justru dapat mendorong perputaran ekonomi lokal serta memperkuat kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakatnya.
Lebih lanjut, Rawan Pelangi juga menyoroti aspek narasumber. Ia mempertanyakan apakah tidak memungkinkan menghadirkan narasumber dari luar ke daerah, sehingga kegiatan tetap berjalan optimal tanpa harus membebani anggaran dengan biaya perjalanan dan akomodasi ke ibu kota.
“ Apakah tidak bisa membawa narasumber dari luar ke daerah, Kita tidak kekurangan sumber daya manusia. Banyak akademisi, praktisi, dan pakar di Sumatera Selatan yang kompeten. Ini soal kemauan dan komitmen, bukan soal kemampuan,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, ia juga memberikan penekanan khusus kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten PALI sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kami meminta Sekwan DPRD PALI untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait dasar pertimbangan pemilihan lokasi di Jakarta. Transparansi ini penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” ujarnya.
Rawan Pelangi juga menegaskan perlunya pemeriksaan serius terhadap peran dan kebijakan Sekwan dalam kegiatan ini. Ia menyatakan bahwa jika ditemukan indikasi ketidakefisienan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran, pihaknya tidak akan ragu untuk membawa persoalan ini ke ranah yang lebih tinggi.
“Jika tidak ada penjelasan yang rasional dan akuntabel, kami akan mendorong dilakukan pemeriksaan dan melaporkan persoalan ini ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk kontrol publik,” tegasnya.
Rawan Pelangi menegaskan bahwa kritik ini bukan semata mata bentuk penolakan terhadap peningkatan kapasitas anggota DPRD, melainkan dorongan agar kegiatan tersebut dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan daerah.
“Kami mendukung peningkatan kapasitas DPRD, tetapi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran apa lagi kita sedang menghadapi yang namanya efisiensi pemangkasan anggaran daerah,” Tutup Rawan.
DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Kabupaten PALI berharap ke depan kegiatan serupa dapat lebih mempertimbangkan aspek efisiensi, transparansi, dan pemberdayaan lokal sebagai bagian dari komitmen membangun daerah yang lebih mandiri dan berdaya saing.
