Ampuhnews.com Palembang – Terkait nasib pedagang Pasar 16 Ilir Palembang, Puluhan massa yang tergabung dalam Mabes Advokasi Hukum Bhakti Sriwijaya (MABES) gelar aksi demo di Halaman Kantor Walikota Palembang, Senin (29/4/2024).
Dalam aksi tersebut disambut baik oleh Asisten II pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, H Ahmad Zulinto dan dalam sambutannya dia mengatakan bahwa Pemkot Palembang hanya sebagai fasilitator, oleh karena itu, tidak bisa intervensi khusus mengenai pengelolaan pasar 16 Ilir.
“Perlu di ketahui pasar 16 Ilir secara resmi pengelolaannya di kelola oleh PT BCR dan pengelolaannya jauh sebelum H Ratu Dewa menjadi PJ walikota Palembang,” ucapnya.
Sementara Koordinator Aksi Hendri Romadhoni SH mengatakan bahwa dalam aksi tersebut pihaknya mempertanyakan terkait penggembokan dan pemasangan seng sepihak oleh PT Bima Citra Reality (BCR) selaku pemegang HGB yang baru, Nomor : 714/Enam Belas Ilir Tgl 3 Januari 2024.
“Menurut kami apa yang di lakukan oleh PT BCR merupakan perbuatan yang melawan hukum, baik secara keperdataan maupun pidana, karena tindakan tersebut, main hakim sendiri (Eigenricthing) dengan tidak berdasarkan perintah pengadilan atau perintah penguasa yang berwenang dalam Hal Eksekusi,” katanya.
Selain itu dalam aksi tersebut,bMabes Advokasi Hukum Bhakti Sriwijaya meminta ke PJ Walikota untuk memutuskan kerjasama dengan PT CBR terkait revalitasi pasar 16 Ilir.
“kami meminta seluruh aktifitas dari PT CBR dihentikan karena tidak ada izin dan rekomendasi dari dinas terkait bedasarkan hasil sidak DPRD kota Palembang Komisi III tertanggal 24 April 2025,” ujarnya Hendri.
Di tempat yang sama Koordinator Lapangan Holik Saputra juga mempertanyakan kemana larinya uang retribusi yang diminta kepada para pedagang Pasar 16 Ilir dengan besaran perhari ada yang Rp 7 Ribu dan untuk pedagang yamg memiliki kios Rp 300 ribuan perbulan.
“Tapi nyatanya untuk perbaikan di pasar 16 minim, kami ada data investigasinya karena kami melihat di pasar 16 hampir bangunan tidak di bangun apapun sampai sekarang,” ungkapnya.
Lanjut dia terangkan hal ini kami sampaikan kepada Pemkot Palembang, karena adanya kejaggalan-kejanggalan dalam pengelolaan Pasar 16 Ilir, karena ada dugaan korupsi.
“Terkait pengelolaan Pasar 16 Ilir tersebut masih bola liar, dilempar sana dan sini, karena Sampai saat ini kami juga masih bingung siapa benar-benar yang memegang kekuasaan atas pengelolaan Pasar tersebut,” bebernya Holik.
Terakhir Holik sampaikan terkait pernyataan Asisten II Pemkot Palembang terkait pengelolaan Pasar 16 Ilir, secara birokrasi sudah cukup tetapi selanjutnya belum puas, karena belum ada tindak lanjutnya.
“Saat ini para pedagang, sudah melanjutkan aktivitasnya, karena pagar seng sudah dibuka sedikit, tetapi yang kita pikirkan bagaimana nasib para pedagang tersebut kedepannya,” ucapnya.
“Usai melakukan aksi di halaman kantor Walikota Palembang, kami melanjutkan akan menggelar aksi di Kejati Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),” tutupnya Holik (Zul).
