Ampuhnews.com | Jakarta – 26 Juni 2025 – Setelah melontarkan “petuah ajaib” soal resep awet muda melalui hubungan intim di ruang publik,SN Prana Putra Sohe, anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi PKB, kini justru memilih strategi paling populer di kalangan pejabat bermasalah yaitu diam seribu bahasa.
Pernyataan yang awalnya mungkin dianggap ringan-ringan saja itu, ternyata menyulut reaksi keras publik—karena dilontarkan oleh seorang wakil rakyat, di ruang terbuka, dengan entengnya seolah rakyat ini sedang menonton tips gaya hidup dari kanal hiburan, bukan menyimak anggota DPR.
Merespons hal ini, Front Perlawanan Rakyat (FPR) Sumatera Selatan, yang sejak awal memberi ruang itikad baik, kini resmi melayangkan laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“Saya pikir, mungkin beliau hanya lelah, jadi saya beri waktu. Tapi rupanya bukan lelah, memang tidak niat minta maaf. Tidak ada satu pun komunikasi. Maka jalan satu-satunya adalah mengingatkan lewat jalur hukum dan aksi publik,” ungkap Muhammad Syafiyallah, Koordinator FPR, dengan nada tajam.
Tidak hanya berhenti di MKD, FPR juga telah resmi mengajukan surat aksi ke Polda Metro Jaya dan dijadwalakan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 30 Juni 2025, pukul 09.00 WIB di depan kantor DPP PKB, Jakarta, dengan kekuatan massa yang diperkirakan mencapai ratusan orang.
Aksi ini bukan sekadar orasi rutin, melainkan panggilan moral atas menurunnya kualitas etika pejabat negara yang kini tampaknya lebih fasih membahas ranjang daripada peran.
“Kami hanya ingin mengingatkan, bahwa jadi pejabat publik itu bukan kompetisi siapa paling awet muda atau paling lihai bicara vulgar. Tapi siapa yang paling bisa menjaga kehormatan jabatan dan kepercayaan rakyat,” tambah Syafri.
Adapun tuntutan yang akan dibawa dalam aksi tersebut antara lain:
1. Meminta pernyataan maaf resmi dari Prana Putra Sohe dan klarifikasi terbuka dari PKB.
2. Mendesak pembinaan internal kader serta pemanggilan resmi oleh partai.
3. Menuntut pemberian sanksi etik atau administratif.
4. Mendorong PKB menyelenggarakan pelatihan etika publik secara menyeluruh.*l
FPR menegaskan bahwa aksi ini akan berlangsung tertib dan konstitusional, namun penuh dengan suara keras rakyat yang muak dengan kelakuan nyeleneh wakilnya.
“Kalau ruang publik terus diisi gestur tidak senonoh dan narasi picisan, lalu di mana lagi rakyat belajar tentang martabat negara? Kalau wakil rakyatnya bicara soal ‘ranjang’ di ruang sidang virtual, maka kami akan bicara soal etika di jalanan,” tutup Syafri.
Liputan : Enggi Marlisa(PALI)
