Ampuhnews.com | OKI, – Dana perjalanan dinas di sekretariat DPRD Kab. OKI tahun 2024 diduga fiktif, bahkan hasil temuan BPK terkait hal tersebut capai Rp. 9 Milyar.
Angka yang cukup fantastis dalam audit hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI tahun 2024.
Dan yang paling mencengangkan lagi, sejak adanya temuan BPK tersebut tahun 2024 hingga saat ini tahun 2026, uang yang dikembalikan ke kas negara baru mencapai 30 persen dari nilai temuan yang mencapai Rp. 9 Milyar itu.
Hal itu pun diakui oleh salah satu pegawai DPRD OKI yang minta identitasnya dirahasiakan membenarkan jika temuan tersebut memang benar.
Bahkan ditahun 2026 ini kembali diminta untuk mengembalikan uang tersebut dengan jatuh tempo batas akhir pengembalian pada 24 Oktober 2026 kemarin.
Namun tetap tidak sepenuhnya berhasil dikembalikan, yang dikembalikan terhitung tahun 2025 hingga 2026 baru mencapai 30 persen. Dengan rincian 15 persen ditahun 2025 dan 15 persen ditahun 2026.
Ada pun indikasi penyimpangan yang dilakukan dijelaskan sumber tadi, yakni dengan menyuruh para pegawai di sekretariat untuk melaksanakan perjalanan dinas fiktif.
Dengan modus operandi para pegawai pergi ke suatu tempat, yang hanya melakukan poto-poto saja kemudian pulang dan melanjutkan perjalanan ke tujuan lain.
Baik transport maupun hotel penginapan semuanya direkayasa.
Para pegawai kemudian dikumpulkan dan diminta membuat surat pernyataan serta mengisi kwitansi yang jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang diterima.
Jumlah kwitansi dibuat mark up padahal nilai yang diterima pegawai tidak sebesar nilai yang tertera pada kwitansi.
Pada saat pengembalian uang temuan tersebut, jelas sumber ini pun, mereka para pegawai memang tidak diminta mengeluarkan uang dari kantong sendiri melainkan dengan cara menggunakan uang sekretariat dari anggaran tahun berikutnya yakni tahun 2025 dan 2026 tahun ini dengan modus yang sama yakni perjalanan dinas fiktif hanya formalitas saja.
Uang perjalanan dinas itu diduga ditilap oleh oknum bendahara bersama kroni-kroninya yang saat itu menjabat bernama D dan YS.
Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan para pegawai lainnya.
Pegawai pun merasa dirugikan dan dikambing hitamkan atas ulah oknum tersebut.
Untuk itu, diminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas semua dugaan penyimpangan perjalanan dinas di sekretariat DPRD OKI dari tahun 2024 hingga saat ini karena sudah merugikan keuangan negara milyaran rupiah.
“Jika tidak ada efek jera dan sanksi tegas yang diberikan maka dengan otomatis perbuatan tersebut akan terus berulang dari tahun ke tahun, enak bisa korupsi kalau tidak ada efek jera, temuan BPK pun tak menjadi beban”, ujar sumber.
Sementara itu, saat di konfirmasi oleh awak media melalui via WA mantan bendahara inisial “D” belum merespon dan belum ada jawaban hingga berita ini di terbitkan.(*)
