Ampuhnews.com Palembang — Tim Samsat Provinsi Sumaters Selatan (Sumsel) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumsel Tahun 2025 gelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Grand Atyasa Convention Center, Jalan Kapten A Anwar Arsyad Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, Kamis (18/12/2025).
Rakor tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr H Herman Deru SH MH dan didampingi Kadispora Sumsel, H Rudi Irawan, Kepala DPTPH Provinsi Sumsel, H R Bambang Pramono, Kepala DKPP Provinsi Sumsel, Ruzian Efendi dan Kepala Bapenda Kota Palembang, Marhaen.
H Herman Deru mengatakan bahwa pajak bukan sekadar target angka, tetapi juga sebagai penopang utama pembangunan daerah.
Menurutnya sebagian besar kekuatan fiskal Sumsel bertumpu pada pendapatan pajak, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara akurat, transparan, dan berkeadilan.
“Sekitar 80 persen Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Sumsel bersumber dari pajak. Maka rapat ini sangat menentukan arah pembangunan kita,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi (Pemprov) dan kabupaten/kota dalam optimalisasi pendapatan daerah, terutama dalam era kebijakan bagi hasil pendapatan yang telah memasuki tahun kedua.
Selain itu ia juga menekankan filosofi pelayanan Samsat yang humanis dengan menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang harus dilayani secara maksimal.
“Kalau pelayanannya baik, kepatuhan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya,” katanya Deru.
Lanjut Deru menyoroti besarnya potensi kendaraan bermotor di Sumsel yang mencapai jutaan unit. Namun, ia menegaskan perlunya pemutakhiran data kendaraan secara objektif agar potensi riil dapat dipetakan dengan jelas.
“Kita tidak bicara asumsi, kita bicara data. Mana kendaraan aktif dan mana yang tidak, itu harus jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi digital tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa data yang benar dan valid.
Dalam kesempatan tersebut, Deru memberikan motivasi kepada jajaran Samsat yang disebutnya sebagai “tentara pendapatan daerah” dengan peran strategis menjaga keberlanjutan APBD Sumsel.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan melaporkan kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD Sumsel tahun 2025 mencapai 32,43 persen dengan realisasi pajak daerah sebesar 97,44 persen dari target.
“Pemprov Sumsel juga kembali menerima penghargaan nasional P2DD Provinsi Terbaik I Wilayah Sumatera Tahun 2025 dari Kemenko Perekonomian Republik Indonesia,” ujarnya.
Lanjut dia beberkan bahwa jumlah kendaraan bermotor aktif di Sumsel lebih kurang 4 (empat) juta unit. Dalam hal ini pihaknya akan memverifikasinya, apakah unit kendaraan tersebut masih ada atau tidak ada lagi, rusak berat dan sudah diperjualbelikan tetapi tidak dilaporkan.
“Data unit kendaraan di Sumsel, ada, tetapi kita perlu update lagi, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Sumsel, karena mungkin data yang ada saat ini, sudah ada bertahun-tahun yang lalu,” ungkapnya Rizwan.
Rizwan sampaikan untuk capaian program pemutihan kendaraan bermotor secara total mulai dari 17 Agustus – 17 Desember 2025, dari sektor PKB berjumlah Rp 311 miliar dan BBN-KB sekitar Rp 203 miliar, dengan total unit kendaraan sekitar 600 ribu unit.
“Sejak berakhirnya program pemutihan, secara total dari sektor PKB sudah mencapai 97.98 persen dari BBNKB mencapai 78 persen dari yang ditargetkan,” terangnya Rizwan.
Lanjut Rizwan muda sampaikan dari sektor pajak kendaraan bermotor di Sumsel dan pajak daerah, telah meyumbang 80 persen kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Rp 3.8 tirliun Dari Rp 4.8 tirliun, yang disumbang dari PAD, yang merupakan bagian dari Sektor BBN-KB dan PKB. Untuk akhir tahun, insyaallah kami tetap optimis capaian pajak kendaraan bermotor dan kami tetap mengoptimalkan sampai Minggu terakhir Tahun 2025,”tutupnya Rizwan (Zul).
