Ampuhnews.com Palembang – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Sumatera Selatan (Sumsel) gelar diskusi dengan mengusung tema ‘Sumsel kemarin, hari ini dan esok’, bertempat di Koat Coffe Palembang, Rabu (31/12/2025).
Dalam diskusi tersebut dihadiri tokoh-tokoh dan aktivis di Sumsel diantaranya Ketua DPW Pekat Sumsel, Suparman Romans, Mantan Rektor Universitas IBA, Dr Tarech Rasyid MSi, Ketua DPP Gencar, Charma Afrianto, Anggota DPRD Sumsel, Aktivis Agraria dan Lingkungan, Dedek Chaniago, Anggota Abdullah Taufik dan Anggota DPRD Kota Palembang Rubi Indiarta.
Ketua DPW Pekat Sumsel, Suparman Romans mengatakan tema diskusi tersebut dalam teropong pandangan secara kritis, konstruktif dan solusif tanpa tendensi.
“Berdasarkan tema tersebut, kita melihat dari berbagai perspektif, ada pandangan-pandangan yang kritis terhadap kebijakan program yang di jalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel selama satu Tahun,” katanya.
Selain itu juga ada keseimbangan dalam pengakuan dengan sebuah prestasi sebagaimana adanya indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur telah berupaya maksimal untuk menjalankan visi misi mereka sebagaimana janji politiknya kepada masyarakat Sumsel. Begitupun DPRD baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.
“Satu tahun kepemimpinan mereka, terlalu awal, kalau kita memberikan penilaian, tetapi sebagai evaluasi secara bertahap masih hal yang wajar. Tentunya hal ini harus dapat diterima baik oleh mereka, termasuk juga dalam diskusi tadi ada sentilan terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Sumsel,” ungkapnya Suparman.
Lanjut Suparman juga ungkapkan bahwa melalui diskusi, dapat memberikan nuansa pemahanan bagaimana sesungguhnya tata kelola pemerintahan melalui kebijakannya yang pro rakyat atau yang sifatnya tidak hanya untuk kepentingan sesaat, satu kelompok maupun oligarki.
“Melalui diskusi ini, hasilnya diharapkan dapat menjadi sebuah rekomendasi dan dikomunikasikan secara langsung oleh narasumber kepada Gubernur Sumsel dan dapat ditindaklanjuti dengan konsep yang lebih jelas dan konkret untuk Tahun 2026,” harapnya.
Menurutnya kebijakan yang dijalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur selama satu tahun, ada yang pro rakyat dan ada yang oligarki sesuai dengan faktanya.
“Kebijakan pro rakyat seperti peningkatan infrastruktur, perbaikan jalan di kabupaten Kota di Sumsel dan pembangunan pelabuhan Tanjung carat yang secara ekonomi berdampak terhadap masyarakat sekitar,” bebernya
“Walaupun demikian ada juga kesan berpihak terhadap oligarki dengan membuat regulasi yang cucuk cabut seperti sudah sempat membuat aturan pelarangan angkutan batubara melewati jalan umum dan kemudian dicabut kembali. Selain itu juga kebijakan antri pengisian solar,” tambahnya.
Lebih lanjut dia sampaikan bahwa kedepan diskusi seperti ini, akan diagendakan secara rutin oleh DPW Pekat Sumsel dalam tema dan topik yang lain.
Topik dalam diskusi yang akan digelar dalam waktu dekat, pihaknya akan menyoroti tentang pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) baik BUMN, BUMD maupun BUMS.
“Mudah-mudahan akan membuka wacana baru bahwa masyarakat wajib tahu dan mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana komitmen dari perusahaan tersebut untuk menyisihkan dana CSR atau TJSL demi kepentingan kemaslahatan masyarakat lingkungan,” tutupnya Suparman (Zul).
