Ampuhnews.com Palembang – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Penyelamat Demokrasi (KRPD) Sumatera Selatan (Sumsel) gelar aksi damai di Halaman DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (8/3/2024).
Aksi penyampaian aspirasi tersebut dimulai habis sholat jumat dan disambut baik oleh perwakilan sekretariat DPRD Provinsi Sumsel Selvia Riana yang menjabat Kasubag Aspirasi Masyarakat dan dihadiri langsung oleh Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Suggihartono SIK MH.
Koordinator Aksi Ali Pudin mengatakan bahwa kehadiran demokrasi di Indonesia seharusnya sebagai sistem Pemerintahan yang menganut prinsip kebebasan, keadilan dan partisipasi rakyat, tetapi kenyataannya kini dihadapkan pada tantangan serius akibat penyimpangan yang semakin mencuat.
Berbagai isu dan kejadian terbaru menunjukkan adanya gangguan terhadap prinsip-prinsip demokrasi mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan.
“Belakangan ini yang kita lihat adalah terjadinya pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh pengawas konstitusi seperti beberapa waktu lalu Magkamah Konstitusi (MK) telah merubah kebijakan batas minimal umur Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) menjadi 35 Tahun dari sebelumnya 40 Tahun,” ucapnya.
Lanjut Ia beberkan bahwa publik beranggapan, perubahan tersebut bertujuan agar salah satu anak dari petinggi negara saat ini bisa mencalonkan diri pada Pemilu 2024 dan hal tersebut menimbulkan polemik menjelang Pilpres.
“Oknum tersebut tidak paham arti demokrasi sebenarnya. Tanggapan tersebut muncul akibat respon dari salah satu oknum aparatur negara yang menjawab yaitu kalau merasa tidak adil tinggal laporkan saja dan biarkan rakyat yang menentukan,” bebernya Ali.
Lebih lanjut Ali terangkan bahwa demokrasi bukan hanya sekedar hitung-hitungan suara, karena Fundemental demokrasi adalah menjaga agar suatu kekuasaan berjalan dengan tidak tak terbatas.
“Demokrasi harus menjaga agar suatu individu atau kelompok bekerja dengan batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan dan itulah yang menjadi persoalan,” teranganya.
Oleh karena itu hari ini pihaknya menyampaikan beberapa aspirasi kepada anggota DPRD Provinsi Sumsel untuk disampaikan kepada DPR Republik Indonesia (RI) yaitu menuntut hukum menjadi panglima tertinggi, mendukung hak angket, menuntut Pemilu ulang dan Tangkap serta adili Jokowi.
“Selain hal tersebut kita juga menuntut turunkan harga sembako, tolak rencana kenaikan tarif dasar listrik dan tolak rencana kenaikan BBM. Jika hal tersebut tidak direspo kami akan kembali melakukan aksi dengan jumlah peserta lebih banyak lagi,” pungkasnya Ali (Zul).
