Ampuhnews.com | Palembang, 15 Februari 2026 — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Palembang menggelar aksi Mimbar Bebas di kawasan DPRD Kota Palembang,
Minggu (15/2/2026).
Aksi yang diikuti kader PMII se-Kota Palembang ini merupakan bentuk sikap moral dan intelektual mahasiswa dalam merespons berbagai kebijakan nasional dan persoalan daerah yang dinilai belum berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut dipusatkan di ruang publik sebagai sarana penyampaian aspirasi secara terbuka dan konstitusional. Para peserta aksi membawa sejumlah tuntutan strategis yang mencakup isu demokrasi, pemberantasan korupsi, kesejahteraan sosial, pendidikan, hingga persoalan tata kelola daerah.
Ketua Umum PC PMII Kota Palembang, Indra Kusumah, menegaskan bahwa aksi ini merupakan hasil kajian mendalam, bukan gerakan spontan tanpa dasar analisis.
“Aksi Mimbar Bebas ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa. Seluruh tuntutan yang kami sampaikan lahir dari kajian ilmiah, diskusi internal, serta investigasi lapangan terhadap realitas sosial dan kebijakan publik yang berkembang saat ini. PMII akan terus berdiri di garda terdepan dalam mengawal demokrasi, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Indra Kusumah.
Soroti Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi
Dalam isu nasional, PMII menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Mereka menilai pemilihan langsung merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat yang harus dipertahankan oleh negara, termasuk oleh DPR RI dan pemerintah.
Selain itu, PMII juga mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret dalam memiskinkan koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Koordinator Aksi, Zelvan Ramadhan, menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan regulasi.
“RUU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memastikan pelaku korupsi tidak lagi menikmati hasil kejahatannya. Kami mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan regulasi tersebut dengan substansi yang kuat dan berpihak pada kepentingan publik,” tegas Zelvan.
Kritik Kebijakan Sosial dan Program Pemerintah PMII juga menyoroti sejumlah kebijakan sosial nasional, termasuk evaluasi program makan bergizi gratis, pengangkatan PPPK, serta persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat rentan.
Menurut PMII, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
“Kami mendesak pemerintah memastikan tidak ada masyarakat miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat persoalan administratif. Negara harus hadir secara nyata dalam melindungi hak dasar rakyat,” tambah Zelvan.
Selain itu, PMII juga mendesak reformasi institusi POLRI guna meningkatkan profesionalisme dan memulihkan kepercayaan publik, sekaligus menegaskan dukungan agar institusi kepolisian tetap berada di bawah kendali presiden sesuai sistem ketatanegaraan.
Angkat Persoalan Lokal Kota Palembang
Selain isu nasional, PMII turut mengangkat sejumlah persoalan lokal di Palembang, di antaranya penertiban tempat hiburan malam selama Ramadan, penegakan aturan Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin), serta penanganan banjir dan tata ruang kota.
PMII mendorong Pemerintah Kota Palembang untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem drainase, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan keselamatan masyarakat.
Ketua PC PMII Kota Palembang kembali menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral bangsa.
“PMII hadir bukan untuk kepentingan politik praktis, tetapi untuk memastikan bahwa kebijakan publik berjalan sesuai amanat konstitusi dan berpihak pada rakyat. Kami akan terus mengawal demokrasi dan menjadi bagian dari solusi bagi bangsa dan daerah,” tutup Indra Kusumah.
Komitmen Mengawal Demokrasi
Aksi Mimbar Bebas ini dilaksanakan berdasarkan jaminan konstitusional atas kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. PMII menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah secara konstruktif, kritis, dan bertanggung jawab.
Dengan membawa semangat “Bergerak untuk Keadilan, Berjuang untuk Rakyat,” PMII Kota Palembang menyatakan siap terus menjadi representasi suara mahasiswa dan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan sosial di Indonesia. (Enggi Marlisa)
