Ampuhnews.com | Palembang, – Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah dan instruksi Herman Deru terkait pelarangan angkutan batu bara melintas di jalan umum di wilayah Sumatera Selatan.
Sikap ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya penyelamatan infrastruktur daerah, perlindungan kepentingan masyarakat, keselamatan pengguna jalan, serta bentuk keberpihakan terhadap tata kelola transportasi industri yang lebih bertanggung jawab dan berkeadilan.
Kami menilai bahwa pembangunan dan perbaikan jalan di Provinsi Sumatera Selatan bukanlah proses yang mudah. Perjuangan menghadirkan anggaran pembangunan melalui APBN maupun APBD membutuhkan proses panjang, kompleks, dan bahkan dapat dikatakan ekstrem di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah saat ini, demikian disampaikan Ketua MPW Pemuda Pancasila Prov. Sumsel H. Fauzi Amro melalui Wakil Ketua I, RM. H. Ari Maulana”
Karena itu, sangat tidak rasional apabila APBN dan APBD terus-menerus terkuras hanya untuk memperbaiki kerusakan jalan baik karena faktor pemakaian, faktor alam ditambah faktor tonase lebih truck serta aktivitas angkutan batu bara dari tahun ke tahun, sementara masih banyak sektor lain yang membutuhkan perhatian serius, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pelayanan publik, pemberdayaan pemuda, hingga pembangunan ekonomi masyarakat.
Perihal Jalan yang tidak dilalui angkutan batubara saja masih banyak yang harus diprioritaskan untuk dibangun dan diperbaiki, merusak memang mudah dan cepat, namun membangunnya butuh waktu lama, seperti contoh halnya jembatan di Lahat dan Musi Banyuasin.
Dengan demikian, pendapat yang menyebut bahwa instruksi Gubernur Sumsel Nomor 500.11/004/Instruksi/Dishub/2025 terkait pelarangan angkutan batu bara di jalan umum sebagai kepentingan politis demi meraih simpatik cepat dari masyarakat adalah asumsi yang keliru, tendensius, dan tidak memahami substansi persoalan secara menyeluruh. Kami yang tinggal di Sumatera Selatan ini yang merasakan dampaknya.
Justru kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dan bentuk keberanian pemerintah daerah dalam menjaga kepentingan masyarakat luas serta keberlangsungan infrastruktur daerah dalam jangka panjang.
Pemuda Pancasila Sumsel juga mempertanyakan secara rasional: apabila pengangkutan batu bara dianggap mendesak untuk kepentingan pasokan nasional, mengapa tidak dioptimalkan melalui moda angkutan kereta api ataupun pembangunan jalur khusus batu bara?
Secara umum, pengangkutan batu bara dalam skala besar jauh lebih efisien menggunakan kereta api dibandingkan truk yang melintasi jalan umum.
Perbedaannya tidak hanya pada aspek biaya, tetapi juga mencakup kapasitas angkut, keselamatan, efisiensi energi, dampak sosial, hingga keberlangsungan umur infrastruktur jalan.
Satu rangkaian kereta batu bara mampu mengangkut ratusan hingga ribuan ton sekaligus, setara puluhan bahkan ratusan truk angkutan darat. Selain lebih efisien secara logistik, penggunaan kereta api juga lebih aman, lebih stabil, lebih hemat energi, dan minim dampak terhadap kerusakan jalan umum.
Fakta global juga menunjukkan bahwa negara-negara penghasil batu bara seperti Australia, China, dan India lebih mengandalkan jalur kereta api maupun jalur khusus industri untuk distribusi batu bara skala besar, bukan menggunakan jalan umum yang dipakai masyarakat.
Ari juga mengatakan bahwa dalam konteks Sumatera Selatan, solusi jangka panjang yang ideal sudah sangat jelas, yaitu:
pembangunan jalan khusus angkutan batu bara, optimalisasi angkutan kereta api, pembatasan ketat penggunaan jalan umum oleh kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load).
Kami mendorong seluruh perusahaan tambang dan pihak terkait agar memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan infrastruktur terhadap daerah tempat mereka beroperasi. Sudah saatnya perusahaan tidak hanya mengambil manfaat ekonomi dari sumber daya alam Sumatera Selatan, tetapi juga ikut menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat dan daerah.
Pemuda Pancasila Sumsel berpandangan bahwa kepentingan investasi harus tetap berjalan, namun kepentingan keselamatan masyarakat, keberlangsungan infrastruktur publik, dan stabilitas sosial daerah tetap harus menjadi prioritas utama.
Sumatera Selatan tidak boleh terus menjadi korban kerusakan jalan berkepanjangan akibat lemahnya pengendalian sistem transportasi industri.
“Jalan umum adalah fasilitas publik milik masyarakat, bukan jalur permanen angkutan industri berskala masif.”
Atas dasar itu, Pemuda Pancasila Sumsel mendukung langkah tegas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan ini secara objektif, strategis, dan berorientasi pada solusi jangka panjang demi kepentingan masyarakat Sumatera Selatan secara luas.
