Ampuhnews.com | Palembang, 17 Juli 2026 – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Posko Perjuangan Rakyat
(Pospera) Sumatera Selatan merilis pernyataan resmi yang mengapresiasi tren positif pengeboran
dan temuan volume cadangan eksplorasi nasional. Di sisi lain, Pospera mendesak agar
pencapaian tersebut diikuti dengan pemerataan ekonomi, keadilan energi, dan keterlibatan aktif
pengusaha lokal di Sumsel guna menyukseskan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo
Subianto.
Ketua Pospera Sumsel, Muhammad Iqbal, menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-24 SKK
Migas sekaligus mengapresiasi kinerja lembaga tersebut dalam menjaga iklim investasi hulu
migas. Berdasarkan catatan kinerja, aktivitas pencarian cadangan migas baru secara konsisten
menunjukkan grafik menanjak. Realisasi pengeboran sumur eksplorasi tercatat sebanyak 28
sumur pada tahun 2021, kemudian naik menjadi 30 sumur pada 2022, dan melonjak ke angka 38
sumur pada 2023. Tren positif ini terus berlanjut dengan capaian sekitar 41 sumur pada 2024,
hingga menembus angka 48 sumur eksplorasi pada tahun 2025 lalu.
Lebih membanggakan lagi, agresivitas pengeboran ini berbanding lurus dengan lonjakan volume
temuan sumber daya baru (discovered resources). Jika sebelumnya temuan berada di angka
ratusan juta barel setara minyak (MMBOE) skala kecil, momentum giant discovery pada tahun
2023 berhasil menyumbang volume temuan lebih dari 800 MMBOE secara nasional. Konsistensi
penemuan cadangan baru ini terus dijaga ketat sepanjang 2024 dan 2025, sehingga rasio
penggantian cadangan atau Reserve Replacement Ratio (RRR) nasional berhasil dipertahankan
selalu di atas target 100 persen.
Meski demikian, Iqbal menegaskan bahwa capaian impresif dari sisi volume dan jumlah
pengeboran di tingkat nasional tersebut harus terefleksi pada kesejahteraan daerah penghasil.
Mengusung tema “Sumsel Mendukung Ketahanan Energi dari Korporasi Sampai ke Sumur
Rakyat”, Pospera menyoroti ironi predikat lumbung energi yang kerap tidak sejalan dengan
pemerataan ekonomi lokal.
“Kami mengucapkan selamat dan mengapresiasi tren positif kenaikan volume temuan dan
pengeboran eksplorasi SKK Migas. Sumatera Selatan adalah lumbung energi yang nyata; dari
fasilitas korporasi berskala besar hingga sumur-sumur rakyat, semuanya memompa energi
untuk republik ini. Namun, menjadi area penemuan cadangan masif saja tidak cukup jika tidak
diiringi keadilan ekonomi. Ketahanan energi nasional sangat bergantung pada kesejahteraan
dan stabilitas daerah penghasil,” tegas Iqbal.
Untuk menyelaraskan masifnya temuan eksplorasi migas dengan visi pertumbuhan ekonomi
Presiden Prabowo, Pospera Sumsel mendesak pemerintah pusat dan SKK Migas untuk segera
mengawal empat langkah strategis di daerah operasi, yaitu:
Optimalisasi PTK 007 dan Pembinaan Pengusaha Lokal: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
(KKKS) wajib secara proaktif mengajak, membina, dan melatih pengusaha-pengusaha daerah
agar siap menjadi mitra dalam proses eksplorasi dan eksploitasi. Melalui penerapan tegas
Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas, porsi dan afirmasi bagi pengusaha lokal harus
direalisasikan demi menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perputaran ekonomi di
Sumsel.
Keterlibatan Transparan Sejak Dini: KKKS dituntut melibatkan pemangku kepentingan
daerah sejak fase perencanaan. Hal ini mencakup pemenuhan hak Participating Interest (PI)
yang transparan serta rekrutmen tenaga kerja lokal yang berkeadilan.
Implementasi Nyata Permen ESDM No. 14: Menyusul telah dilegalisasinya pengelolaan
sumur rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14, SKK Migas diminta proaktif turun ke
lapangan. Pemerintah harus memberikan pembinaan teknis, penerapan standar keselamatan
(HSSE), dan pendampingan akses pasar agar sumur rakyat benar-benar menjadi motor
penggerak ekonomi kerakyatan yang menyumbang produksi nasional, bukan sekadar dibiarkan
beroperasi tanpa arah.
Keadilan Distribusi Hasil: Memastikan keadilan distribusi dana bagi hasil (revenue sharing)
agar daerah penghasil volume energi besar seperti Sumsel tidak mengalami krisis energi lokal
atau ketertinggalan infrastruktur akibat eksploitasi sumber daya alamnya.
Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai prasyarat utama untuk memenuhi target agresif
pemerintah. Menurut Iqbal, visi kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang
dicanangkan Presiden Prabowo tidak akan pernah tercapai dengan sehat jika masyarakat dan
pengusaha lokal dianaktirikan oleh sistem.
“Presiden menginginkan ketahanan energi yang mandiri. Visi itu butuh kolaborasi. Volume
cadangan yang besar harus dinikmati bersama. Korporasi dan sumur rakyat kini sudah memiliki
pijakan hukum untuk berjalan berdampingan. Tinggal bagaimana political will dari pusat dan
SKK Migas untuk mengeksekusinya secara berkeadilan,” tutup Iqbal.(Ril)
