Jakarta,Ampuhnews.com- Reshuffle Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih mengirim sinyal kuat ke pasar: arah fiskal pemerintahan Prabowo Subianto sedang diuji. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan, di tengah volatilitas pasar keuangan nasional.
Langkah ini dibaca Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) sebagai manuver untuk menahan guncangan kepercayaan.
Wakil Ketua Komisi Ekonomi dan Pembangunan Daerah PB HMI MPO, Rifaldo Deska Putra, menegaskan pergantian ini harus dimaknai sebagai upaya penyelamatan kredibilitas APBN.
“Ini bukan soal ganti orang. Ini soal menjaga kesinambungan fiskal. Program prioritas nasional yang jor-joran tanpa APBN yang sehat dan kredibel hanya akan jadi bom waktu fiskal,” tegas Rifaldo, Selasa (15/9/2026).
Rifaldo menilai, sosok Suahasil Nazara yang merupakan teknokrat lama di Kemenkeu menjadi jangkar untuk meredam kecemasan pasar.
Kecemasan itu nyata. Pada perdagangan Senin (14/9/2026), IHSG sempat terjun bebas hingga 2,6% pasca isu reshuffle mencuat. Meski kemudian rebound 2,42% dari titik terendah intraday, IHSG tetap ditutup melemah 0,10% di level 6.534,69.
Menurut Rifaldo, rebound tersebut bukan tanda kepercayaan pulih, melainkan pasar menahan napas menunggu kepastian arah.
“Pasar tidak butuh drama figur, pasar butuh kepastian kebijakan. Pemulihan kemarin itu hanya efek kelegaan sesaat. Tantangan sebenarnya adalah membuktikan bahwa defisit tidak akan jebol, utang terkendali, dan belanja tidak boros untuk program populis,” jelasnya.
PB HMI MPO memberikan catatan kritis tajam: pekerjaan rumah Menkeu baru bukan hanya menjaga defisit di bawah 3%, tetapi membalikkan logika APBN.
Selama ini, keberhasilan fiskal diukur dari besarnya anggaran. Padahal, menurut PB HMI MPO, APBN yang sehat tapi tidak produktif adalah pemborosan.
“APBN tidak boleh hanya sehat di atas kertas. Harus produktif. Setiap rupiah belanja negara harus punya return ekonomi yang jelas. Jangan sampai APBN sehat, tapi rakyat tidak sejahtera karena belanjanya tidak tepat sasaran dan tidak efisien,” tutup Rifaldo.
PB HMI MPO menegaskan, jika disiplin fiskal dan kualitas belanja gagal dijaga, ruang fiskal Indonesia akan tergerus dan program prioritas nasional justru akan membebani ekonomi jangka panjang.
