Ampuhnews.com Palembang – Korp Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortastipidkor Polda Sumatera Selatan (Sumsel) gelar konferensi pers, Kamis (12/11/2026), terkait penyitaan aset perkara dugaan korupsi Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Kabag Ops Kortastipidkor Polda Sumsel, Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, S.I.K., M.M, mengatakan bahwa Penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pemberian pembiayaan LPEI, kepada PT Duta Sarana Tehnology dan PT Maxima Inti Finance pada periode 2012 sampai 2016.
“Dalam perkara dugaan korupsi ini, Kortastipidkor Polri telah menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp 286,27 miliar,” katanya.
Ia sampaikan bahwa sejak minggu lalu hingga Kamis (12/11/2026), penyidik telah melakukan penyitaan dan pemasangan plang secara bersamaan di beberapa lokasi yaitu Aceh dan Sumsel, sebagai tanda status sitaan aset.
“Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum. Sedangkan untuk pemulihan kerugian negara akan mengikuti proses hukum perkara ini,” ujarnya Yusuf.
Lanjut Yusuf beberkan bahwa pemasangan plang tersebut mencakupi 1 objek senilai sekitar 4,3 miliar di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dan 38 Objek di Provinsi Sumsel senilai sekitar Rp 24,27 miliar dengan rincian tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai sekitar Rp 3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai sekitar Rp 7,08 miliar dan 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai sekitar Rp 13,25 miliar.
“Total aset sitaan yang sudah dipasang Plang secara serentak tersebut sebanyak 39 objek dengan nilai Rp 28,57 miliar. Sedangkan 5 objek lainnya dari 44 objek sitaan yaitu Jakarta Selatan, 2 objek senilai Rp 248,7 miliar, Kota Tanggerang 1 objek senilai Rp 2,5 miliar dan Kota Depok 2 objek senilai Rp 6,5 miliar. Sehingga total aset yang disita dari 44 objek senilai Rp 286,27 miliar bebernya.
Lebih lanjut dia terangkan bahwa Perkara ini bermula dari pemberian pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology.
“Dalam hal ini, Penyidik menduga pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan dan penilaian risikonya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Pembiayaan itu kemudian macet dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat,” terangnya Yusuf.
Setelah itu, LPEI juga memberikan pembiayaan baru kepada PT Maxima Int Finance dan Penyidik menduga pembiayaan baru ini digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan yang sudah bermasalah, termasuk pembiayaan PT Duta Sarana Tehnology, agar terlihat seolah-olah masih lancar.
“PT Maxima Inti Finance menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar Amerika Serikat, yang dicairkan 17 kali dalam tiga tahap. Dalam hal ini Penyidik menduga dokumen dan jaminan yang menjadi syarat pencairan tidak diperiksa dengan baik. Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya kepada LPEI,” ungkapnya.
Dalam pengungkapan perkara berdasarkan dua laporan polisi (LP) tertanggal 22 Januari 2025, Penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka terdiri dari Lima orang berasal dari unsur LPEI, yaitu FH, NH, DSD, IS, dan AS. Sedangkan Satu orang lainnya, DM, merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance pada saat peristiwa yang disidik.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI tertanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara ini, sekitar 43,62 juta dolar Amerika Serikat,” jelasnya.
“Selanjutnya, penyidik akan terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara ini untuk mendukung upaya pemulihan kerugian negara. Dalam penanganan perkara ini, Polri tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak setiap tersangka,” tandasnya Yusuf (Zul).
