Ampuhnews.com | Palembang – Garda Prabowo Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang diduga melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerusakan lingkungan serta kerugian bagi masyarakat. Organisasi tersebut bahkan siap menempuh langkah hukum terhadap perusahaan tambang yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ketua Garda Prabowo Sumsel, H. Bana Djuni, SH., MBA, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap berbagai persoalan aktivitas pertambangan di Sumatera Selatan. Langkah ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait penegakan supremasi hukum, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Bana, pihaknya menerima berbagai laporan masyarakat dari sejumlah kabupaten di Sumsel terkait dugaan dampak negatif aktivitas pertambangan. Mulai dari kerusakan lahan, pencemaran aliran sungai hingga kerusakan infrastruktur jalan akibat aktivitas angkutan tambang.
“Kami tidak akan tinggal diam. Banyak laporan dari masyarakat di beberapa kabupaten di Sumsel yang menjadi korban aktivitas tambang yang tidak taat aturan. Ada yang lahannya rusak, air sungai tercemar, dan jalan hancur. Ini sangat merugikan rakyat,” tegas Bana Djuni.
Ia mengatakan, Garda Prabowo Sumsel akan melakukan langkah konkret dan terukur, mulai dari inventarisasi persoalan di lapangan, pengumpulan bukti-bukti dugaan pelanggaran, kajian hukum lingkungan, hingga menyampaikan laporan resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Langkah tegas Garda Prabowo Sumsel tersebut mendapat dukungan dari Dewan Kepemimpinan Nasional (DKN) Garda Prabowo di Jakarta.
Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DKN Garda Prabowo, serta diperkuat dua departemen strategis organisasi, yakni Departemen Hukum dan HAM yang diketuai Amri Piliang serta Departemen Lingkungan Hidup dan SDA yang diketuai Drs. M. Gustian, MM.
Dukungan tersebut menjadi bentuk soliditas organisasi Garda Prabowo dari tingkat pusat hingga daerah dalam mengawal persoalan hukum, lingkungan hidup, dan kepentingan masyarakat.
DKN Garda Prabowo menilai langkah yang akan dilakukan di Sumatera Selatan sejalan dengan hasil koordinasi Departemen Hukum dan HAM bersama Departemen Lingkungan Hidup dan SDA. Bahkan, gerakan tersebut diharapkan dapat menjadi proyek percontohan (pilot project) penegakan hukum lingkungan oleh Garda Prabowo secara nasional.
Bidik Seluruh Sektor Pertambangan
Lebih lanjut, Bana Djuni menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya menyasar perusahaan tambang batu bara, tetapi juga pertambangan minyak dan galian C yang diduga tidak memenuhi ketentuan perizinan, kewajiban reklamasi, maupun standar perlindungan lingkungan.
Ia memastikan, Garda Prabowo Sumsel akan menjalankan langkah tersebut tanpa pandang bulu. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui pengumpulan data dan bukti agar persoalan yang ditemukan dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Ini peringatan bagi perusahaan tambang nakal di Sumsel. Patuhi aturan atau kami hadapi secara hukum. Garda Prabowo Sumsel berdiri bersama rakyat,” tutup Bana Djuni.
Melalui langkah tersebut, Garda Prabowo Sumsel berharap seluruh perusahaan pertambangan menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab, mematuhi regulasi, serta tidak mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan demi kepentingan bisnis semata. (*)
