Ampuhnews.com | Palembang, – Gelombang kritik terhadap dugaan proyek bermasalah kembali mengguncang Sumatera Selatan. Kali ini, sorotan tajam datang dari Laskar Sumsel terkait pembangunan jaringan irigasi/drainase di Kabupaten Muara Enim yang diduga tidak selesai meski menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD Tahun 2025.
Direktur Investigasi Laskar Sumsel, Jacklin, secara resmi telah menyampaikan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel). Laporan tersebut memuat dugaan ketidaksesuaian progres pekerjaan dengan nilai anggaran proyek yang tercantum pada papan kegiatan di lokasi.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan, tim menemukan bangunan drainase dan irigasi yang belum berfungsi optimal, kondisi proyek yang terkesan terbengkalai, hingga area pekerjaan yang masih dipenuhi genangan air dan semak belukar. Situasi tersebut memunculkan dugaan kuat bahwa proyek belum diselesaikan sebagaimana mestinya.
“Ini bukan sekadar soal bangunan fisik. Ini menyangkut uang rakyat, kepercayaan publik, dan keberpihakan negara terhadap masyarakat kecil, khususnya petani yang sangat membutuhkan sistem irigasi yang layak,” tegas Jacklin dalam keterangannya.
Data proyek di lapangan menunjukkan kegiatan tersebut memiliki nilai kontrak mencapai hampir Rp4 miliar dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender. Namun hingga kini, kondisi fisik di lokasi dinilai belum mencerminkan proyek yang selesai dan siap dimanfaatkan masyarakat.
Jacklin menilai lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi terhadap proyek-proyek infrastruktur daerah telah menjadi pola berulang yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran pemerintah.
“Publik jangan hanya disuguhi papan proyek dan angka miliaran rupiah, tetapi hasil pekerjaannya justru memprihatinkan. Negara tidak boleh kalah dengan praktik-praktik yang merugikan rakyat,” ujarnya.
Tidak berhenti pada pelaporan resmi, Laskar Sumsel juga memastikan akan segera menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejati Sumsel sebagai bentuk tekanan moral dan kontrol publik terhadap proses penanganan laporan tersebut.
Aksi itu, menurut Jacklin, merupakan dorongan agar aparat penegak hukum serius menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan serta memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait sejauh mana progres pemeriksaan dilakukan.
“Kami akan turun ke jalan dalam waktu dekat. Ini bentuk pengawalan masyarakat sipil agar laporan tidak berhenti di meja administrasi. Rakyat berhak tahu sejauh mana penanganannya,” katanya.
Laskar Sumsel juga mendesak Kejati Sumsel untuk segera:
Memanggil pihak pelaksana proyek dan dinas terkait.
Melakukan audit fisik dan administrasi pekerjaan.
Menelusuri potensi kerugian negara apabila ditemukan ketidaksesuaian volume pekerjaan.
Membuka perkembangan penanganan laporan kepada publik secara transparan.
Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap tata kelola proyek daerah, kasus ini dipandang menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dalam memberantas dugaan penyimpangan anggaran di Sumatera Selatan.
Laskar Sumsel menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kepastian hukum dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.(*)
