Ampuhnews.com | PALEMBANG – Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kota Palembang, Yudha Loobay, menyatakan pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, 27 November 2026, di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan agar Kejati Sumsel mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi proyek lampu jalan Kota Palembang. GNPK-RI menilai pengusutan perkara tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Yudha Loobay mengungkapkan, pihaknya mempertanyakan penetapan tersangka yang sejauh ini disebut hanya menyasar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta.
“Kami mempertanyakan, bagaimana dengan anggota DPRD yang sebelumnya diperiksa? Apakah keterangannya sudah didalami secara menyeluruh? Kemudian bagaimana dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada dinas terkait? Apakah peran dan tanggung jawabnya sudah ditelusuri?” tegas Yudha.
Menurut Yudha Loobay, proses penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada pihak-pihak tertentu. Seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dan peran dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan proyek harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Yudha Loobay juga menyampaikan kekhawatiran adanya kesan bahwa penanganan perkara tersebut belum menyentuh seluruh pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban.
“Kami bahkan mempertanyakan apakah Kejaksaan Negeri Palembang sudah mengusut perkara ini secara maksimal. Jangan sampai muncul persepsi publik bahwa ada pihak yang tidak tersentuh hukum. Kami meminta Kejati Sumsel turun tangan dan mengambil alih penanganan perkara ini agar semuanya terang benderang,” ujarnya.
AKSI DIGELAR 27 NOVEMBER 2026
GNPK-RI Kota Palembang memastikan aksi demonstrasi akan dilaksanakan pada Jumat, 27 November 2026, dengan titik aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Dalam aksi tersebut, GNPK-RI akan menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Mendesak Kejati Sumsel mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi proyek lampu jalan Kota Palembang.
2. Meminta evaluasi menyeluruh terhadap proses penyidikan yang dilakukan Kejari Palembang.
3. Mendesak pendalaman terhadap pihak-pihak lain yang sebelumnya telah diperiksa, termasuk anggota DPRD.
4. Meminta penyidik menelusuri peran dan tanggung jawab KPA pada dinas terkait.
5. Memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.
“Kami tidak ingin kasus ini hanya berhenti pada dua tersangka jika memang masih ada pihak lain yang berdasarkan alat bukti patut dimintai pertanggungjawaban. Hukum harus berlaku sama bagi siapa pun. Melalui aksi pada 27 November mendatang, GNPK-RI akan menyampaikan aspirasi secara terbuka dan terus mengawal perkara ini sampai ada kejelasan serta transparansi kepada masyarakat,” tutup Yudha Loobay.
GNPK-RI Kota Palembang menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan komitmen masyarakat dalam mengawal pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan.
GNPK-RI KOTA PALEMBANG
Mengawal Penegakan Hukum, Melawan Korupsi, dan Memperjuangkan Keadilan.



