Ampuhnews.com | Palembang, – Gerakan Tolak Korupsi (GALAKSI) Provinsi Sumatera Selatan mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel untuk menggelar aksi damai sekaligus menyampaikan pernyataan sikap terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam aksi tersebut, GALAKSI menyoroti sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa serta proyek pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026. Beberapa OPD yang menjadi sorotan di antaranya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palembang serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang.
Koordinator Aksi GALAKSI, Dasri NH, bersama Mukri dan M. Isa selaku Koordinator Lapangan (Korlap), menyampaikan bahwa pihaknya menduga terdapat sejumlah kegiatan yang perlu ditelusuri lebih jauh, terutama menyangkut penggunaan anggaran, ketepatan sasaran, serta pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Pada Dinas Perkimtan Kota Palembang, GALAKSI menyoroti beberapa kegiatan dengan nilai anggaran cukup besar. Di antaranya, penataan median taman Jalan Jenderal A. Yani hingga Jalan DI Panjaitan dengan pagu Rp7,4 miliar, serta penataan median taman dari Simpang Polda sampai Bundaran Air Mancur Masjid Agung dengan anggaran Rp7,9 miliar.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan belanja bahan bibit dan tanaman senilai Rp2,93 miliar, belanja modal perkakas bengkel kayu sebesar Rp503 juta, serta belanja operasional kendaraan roda empat dan roda enam masing-masing Rp941,46 juta dan Rp1,32 miliar.
Sementara itu, pada Dinas PUPR Kota Palembang, GALAKSI menyoroti sejumlah kegiatan, antara lain pembuatan saluran air di Lorong Alfauzan, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, dengan anggaran Rp1 miliar.
Kemudian belanja aspal drum sebesar Rp1,43 miliar, pengadaan bahan baku lainnya senilai Rp1,28 miliar, pemeliharaan Jalan Yakta Pena 1 dan sekitarnya sebesar Rp1,5 miliar, serta pemeliharaan Jalan Jaya Indah dan sekitarnya dengan anggaran Rp1 miliar.
Menurut GALAKSI, besarnya nilai anggaran pada sejumlah kegiatan tersebut perlu diikuti dengan transparansi, pengawasan, serta pemeriksaan menyeluruh agar pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Desak Inspektorat dan Kejati Lakukan Pemeriksaan
Dalam pernyataan sikapnya, GALAKSI menyampaikan lima tuntutan. Pertama, meminta Wali Kota Palembang melalui Inspektorat memeriksa seluruh kegiatan OPD yang menjadi sorotan karena diduga tidak tepat sasaran dan terindikasi KKN.
Kedua, meminta Wali Kota Palembang mengevaluasi pimpinan OPD terkait, termasuk mempertimbangkan pencopotan apabila ditemukan pelanggaran dan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan tugas.
Ketiga, mendesak Kajati Sumsel memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perkimtan, dan Kepala Dinas PUPR Kota Palembang untuk memberikan klarifikasi dan membuka data secara lengkap terkait kegiatan yang dipersoalkan.
Keempat, GALAKSI meminta Kejati Sumsel menelusuri keterlibatan seluruh pihak yang bertanggung jawab, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga bendahara pada masing-masing kegiatan.
Mereka juga meminta agar apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum segera menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kelima, GALAKSI menegaskan agar supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Melalui aksi damai tersebut, GALAKSI berharap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah tidak mengabaikan laporan maupun aspirasi masyarakat, serta memastikan setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Sementara itu, massa aksi galaksi di terima mran Syarif, S.H., M.H. Kepala Seksi (Kasi) IV Bidang Intelijen Kejati Sumsel yang mengatakan terkait aksi hari ini, nanti akan kami tindak lanjuti dan laporkan dengan pimpinan.



