Ampuhnews.com | MUARA ENIM – Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Muara Enim menuai perhatian serius dari berbagai pihak. Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi dan Penyelamat Indonesia (LPKPI) Sumatera Selatan, Yudha Loobay, secara tegas angkat bicara terkait kondisi tersebut.
Menurut Yudha Loobay, banjir yang terjadi saat ini dinilai bukan semata-mata akibat faktor cuaca atau tingginya curah hujan, melainkan patut diduga berkaitan dengan tata kelola pembangunan infrastruktur, khususnya proyek irigasi yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik.
“Banjir yang terjadi di Kabupaten Muara Enim ini wajar jika terus berulang. Kami menduga ada persoalan serius pada pembangunan irigasi. Fungsi irigasi seharusnya mengalirkan air, bukan justru menjadi tempat penampungan air yang akhirnya meluap ke permukiman warga,” tegas Yudha Loobay dalam keterangannya kepada media.
Ia juga menyinggung proyek irigasi yang beberapa waktu lalu terseret dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi indikator kuat bahwa ada dugaan kesalahan perencanaan maupun pelaksanaan proyek yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
LPKPI Sumsel menilai pemerintah daerah dan pihak terkait harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan irigasi di wilayah Muara Enim, termasuk melakukan audit teknis dan investigasi independen guna memastikan penyebab banjir secara objektif.
“Kami meminta pejabat yang berwenang tidak tinggal diam. Harus segera mengambil tindakan nyata, melakukan pemeriksaan teknis di lapangan, serta menindak tegas apabila ditemukan adanya kelalaian ataupun penyimpangan dalam proyek tersebut,” lanjutnya.
Yudha Loobay menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan langkah cepat agar banjir tidak terus menjadi bencana tahunan bagi warga Muara Enim.
LPKPI Sumsel juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan permasalahan pembangunan infrastruktur yang berpotensi merugikan publik, sebagai bentuk pengawasan partisipatif terhadap penggunaan anggaran negara.
“Jangan sampai anggaran besar yang seharusnya melindungi masyarakat justru menjadi penyebab masyarakat terdampak bencana,” pungkasnya.
