Ampuhnews.com | Palembang, – Lembaga Advokasi Sakera Rakyat Sumatera Selatan (Laskar Sumsel) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), Selasa, 24 November 2026, pukul 10.00 WIB.
Dalam aksi tersebut, Laskar Sumsel akan menyoroti dugaan penyimpangan pada 10 kegiatan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang bersumber dari APBD Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2026.
Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 100 orang anggota dan simpatisan tersebut akan dipimpin oleh Korak Jacklin dan Korlap Harris Kayuagung.
Laskar Sumsel menduga terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, kekurangan volume pekerjaan, hingga dugaan penyimpangan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, serta dokumen penawaran.
Adapun sejumlah kegiatan yang menjadi sorotan di antaranya rekonstruksi Jalan Talang Jaya–Sungai Menang dengan nilai anggaran Rp15,13 miliar, rekonstruksi Jalan Kayu Labu–Talang Jaya senilai Rp5,20 miliar, serta pemeliharaan jembatan dalam Kabupaten OKI dengan anggaran Rp1,44 miliar.
Selain itu, mereka juga menyoroti empat kegiatan penyangga jalan Wilayah I hingga IV dengan nilai anggaran yang tercantum masing-masing Rp2 miliar untuk Wilayah I, II, dan III, serta Rp2 miliar dan Rp2,6 miliar untuk Wilayah IV.
Tak hanya proyek infrastruktur jalan dan jembatan, Laskar Sumsel turut memasukkan pembangunan pagar Kantor Kejaksaan Negeri OKI senilai Rp1,8 miliar serta rehabilitasi rumah dinas Kapolres OKI dalam daftar kegiatan yang diminta untuk diperiksa.
Atas dugaan tersebut, Laskar Sumsel membawa sejumlah tuntutan kepada Kejati Sumsel.
Pertama, meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh paket pekerjaan yang dilaporkan, khususnya terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan kekurangan volume pekerjaan.
Kedua, meminta pemeriksaan terhadap seluruh proses tender karena diduga terdapat permintaan fee serta pengondisian pemenang lelang.
Ketiga, meminta pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKI.
Keempat, mendesak pemeriksaan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Laskar Sumsel menilai dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek tersebut perlu ditelusuri secara serius karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga0 miliaran rupiah apabila terbukti terdapat pelanggaran.
Melalui aksi tersebut, mereka berharap Kejati Sumsel segera menindaklanjuti laporan dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan, serta profesional terhadap seluruh kegiatan yang dipersoalkan. (*)



