Ampuhnews.com | Palembang — Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan (JAKOR Sumsel) kembali menyoroti penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan, kebun, dan lahan (karhutbunlah) di Sumatera Selatan. Organisasi tersebut menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak Gubernur Sumsel mengevaluasi hingga mencopot Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan. Senin (26/10/26).
Dalam orasinya dan penyataan sikapnya, Jakor menyoroti buruknya kualitas udara akibat kabut asap yang dinilai mengancam kesehatan masyarakat, Serta JAKOR menyinggung data yang mereka sampaikan terkait Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Palembang yang disebut sempat menyentuh angka 378 atau kategori berbahaya pada akhir September 2026. Selain itu, mereka juga menyoroti angka 125.721 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebut tercatat sepanjang 2026.
Wilayah Sukarami, Musi Dua, dan sejumlah titik lainnya turut menjadi perhatian karena dilaporkan mengalami kualitas udara buruk hingga level sangat tidak sehat. JAKOR juga menyoroti peningkatan partikulat halus PM2.5 yang disebut menyebabkan kualitas udara memburuk pada pagi dan dini hari.
Koordinator Aksi JAKOR Sumsel, Fadrianto TH, menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Pihaknya menduga upaya BPBD Sumsel dalam penanggulangan karhutbunlah serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap belum berjalan maksimal.
“Persoalan kabut asap bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menunjukkan langkah nyata dalam penanggulangan karhutbunlah dan perlindungan warga,”ujarnya.
Melalui aksi tersebut, JAKOR Sumsel menyampaikan lima tuntutan utama, yakni:
1.Mendesak Gubernur Sumatera Selatan mencopot Kepala BPBD Provinsi Sumsel.
2.Meminta Kepala BPBD Sumsel mengundurkan diri karena dinilai belum maksimal dalam penanganan kabut asap.
3.Mendesak Kepala BPBD Sumsel mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban.
4.Meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas banyaknya warga yang terdampak ISPA akibat asap.
5.Meminta Kepala BPBD Sumsel menyampaikan permohonan maaf atas dugaan lambannya penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan di wilayah Sumatera Selatan.
Jakor menegaskan bahwa persoalan kabut asap membutuhkan penanganan serius, terukur, dan transparan. Menurut JAKOR, pemerintah daerah harus memastikan langkah pencegahan dan penanggulangan karhutbunlah berjalan efektif agar masyarakat tidak terus-menerus menanggung dampak pencemaran udara.
JAKOR berharap Gubernur Sumsel segera merespons tuntutan tersebut dan melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi terkait. Organisasi itu menegaskan, langkah lanjutan yang mereka rencanakan merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus dorongan agar perlindungan kesehatan masyarakat menjadi prioritas pemerintah.
Aksi massa Jakor di terima oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, yang di Wakili oleh DLH Provinsi Sumsel, Idrus Salim, Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Mulkan, BPBD Provinsi Sumsel Sudirman dan Irwan yang mengatakan terkait aksi hari dari Jakor Sumsel nanti akan kami sampaikan dengan pimpinan, terutama bagian bidang hukum nya.
“Dan, kami mengapresiasi telah mendorong langkah – langkah yang di lakukan oleh jakor, dan yakinlah karena ini sedang berproses dan kami sangat mendukung upayah tersebut,”pungkasnya.
