Ampuhnews.com | Palembang, – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumatera
Selatan menyoroti urgensi reformasi birokrasi di tubuh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota
Palembang. Di bawah kepemimpinan baru Dr. Hj. Jamiah Hariyanti, S.H., M.H., Pospera menuntut
agar proses evaluasi dan reposisi sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan pendekatan
teknokratis, bukan kompromi politis.
Ketua DPD Pospera Sumsel, Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa restrukturisasi Bapenda
adalah conditio sine qua non (syarat mutlak) untuk menjawab tantangan optimalisasi pendapatan
asli daerah (PAD) Kota Palembang. Menurutnya, kapasitas fiskal daerah sangat bergantung pada
integritas, inovasi, dan kapabilitas aparatur pemungut pajak.
“Bapenda adalah instrumen vital penggerak ekonomi daerah. Kegagalan menata komposisi
pegawai di Bapenda sama dengan merencanakan kegagalan pembangunan Kota Palembang.
Kami menuntut agar perombakan ini didasarkan pada matriks kinerja yang terukur, untuk mencetak
aparatur yang progresif dan bersih dari patologi birokrasi,” ujar Muhammad Iqbal di Palembang,
Selasa (21/7/2026).
Merespons preseden buruk yang kerap mengiringi mutasi jabatan pemerintahan, DPD Pospera
Sumsel mengeluarkan peringatan keras kepada elite politik maupun pejabat eksekutif untuk tidak
menjadikan Bapenda sebagai arena transaksional atau ajang penitipan jabatan.
“Kami mengultimatum segala bentuk intervensi. Reposisi SDM harus terbebas dari vested interest
(kepentingan terselubung) pihak mana pun. Bapenda bukan variabel instrumen politik untuk
mengakomodasi kelompok tertentu. Membiarkan praktik klientelisme terjadi di instansi pendapatan
hanya akan mengerdilkan potensi PAD kita,” tegas Iqbal.
Secara khusus, DPD Pospera Sumsel juga memberikan sorotan tajam kepada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang. Institusi ini
dituntut untuk mengedepankan prinsip agility (ketangkasan) birokrasi dalam memfasilitasi
perombakan di Bapenda, alih-alih berlindung di balik rigiditas administratif.
“Kepala BKPSDM harus memiliki paradigma yang sinkron dengan urgensi reformasi Bapenda.
BKPSDM wajib hadir sebagai katalisator, bukan justru menjadi episentrum birokratisasi yang
memperlambat transisi. Jika proses administrasi mutasi ini berjalan lamban, publik berhak skeptis
dan mempertanyakan apakah BKPSDM tersandera oleh keengganan struktural atau ada anasir
lain yang menghambat Bapenda untuk segera berlari,” urainya kritis.
Sebagai penutup, DPD Pospera Sumsel menyampaikan desakan terbuka kepada Wali Kota
Palembang, Ratu Dewa, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Wali Kota Ratu Dewa memegang otoritas penuh, dan karenanya beliau harus menunjukkan
komitmen autentik terhadap Good Public Governance. Kami mendesak Wali Kota untuk secara
ketat menerapkan sistem merit—menempatkan the right man on the right place—berdasarkan
rekam jejak akademik, integritas, dan kompetensi manajerial. Mengkompromikan jabatan strategis
di Bapenda demi harmoni politik semu, sama saja dengan mengorbankan kemandirian fiskal dan
kesejahteraan rakyat Palembang,” tutup Iqbal.
