Ampuhnews.com | Palembang – Kondisi udara Kota Palembang yang semakin terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat perhatian dari DPRD Kota Palembang, saat di hubungi awak media melalui pesan WhatsApp.
Ketua Fraksi PKS DPRD Palembang, Mgs Syaiful Padli, meminta pemerintah mengambil langkah cepat untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, dari dampak buruk kualitas udara.
Syaiful mengatakan, pemerintah perlu memprioritaskan dua langkah utama, yakni mengurangi paparan asap terhadap masyarakat dalam jangka pendek serta memperkuat upaya pencegahan karhutla dalam jangka panjang.
“Ketika kualitas udara sudah masuk kategori tidak sehat, pemerintah harus lebih cepat mengambil langkah perlindungan terhadap warga,” ujar Syaiful, senin (24/8/2026).
Ia mendorong pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mulai dari menetapkan status darurat lebih cepat apabila indeks kualitas udara terus memburuk, menyediakan masker bagi masyarakat, hingga memastikan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit memiliki ketersediaan obat-obatan untuk menangani penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta pasokan oksigen yang memadai.
Selain sektor kesehatan, Syaiful meminta pemerintah menyiapkan protokol khusus untuk sektor pendidikan apabila kualitas udara semakin membahayakan.
Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah menerapkan pembelajaran secara daring bagi siswa apabila indeks kualitas udara telah melewati ambang batas aman.
“Kalau udara semakin menuju kategori tidak sehat, Dinas Pendidikan Kota Palembang harus membuat kebijakan belajar daring agar anak-anak tidak terpapar asap secara langsung,” tegasnya.
Menurut Syaiful, anak-anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap dampak kabut asap.
Aktivitas belajar dan kegiatan mereka di lingkungan sekolah maupun ruang terbuka dinilai dapat meningkatkan risiko paparan udara yang tidak sehat.
Selain penanganan dampak langsung, ia juga menekankan pentingnya pemerintah memperkuat sistem pemantauan kualitas udara yang transparan dan mudah diakses masyarakat.
Dengan informasi kualitas udara yang diperbarui secara berkala, masyarakat dapat mengetahui kondisi terkini dan mengambil langkah perlindungan secara mandiri, terutama ketika kualitas udara memburuk.
Syaiful menegaskan, penanganan kabut asap tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana karhutla terjadi.
Pemerintah perlu membangun strategi pencegahan yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pihak agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pemantauan, hingga perlindungan masyarakat ketika kualitas udara mulai memburuk,” pungkasnya.(Helmi)
