Ampuhnews.com | Palembang, – Ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam agenda kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (6/11/2026), menuai sorotan. Persoalan tersebut dinilai bukan sekadar masalah kehadiran, tetapi juga menyangkut etika kepemimpinan, tanggung jawab pemerintahan, dan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun koordinasi dengan pemerintah pusat.
Sorotan itu disampaikan Ketua Eksekutif Bidang Hukum Persaudaraan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sumatera Selatan, Ekky Sahrudin, S.H., M.H., yang akrab disapa Kacik Ekky.
Ia menegaskan, ketidakhadiran kepala daerah dalam agenda tersebut memang tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Namun, dari sisi kepatutan dan etika pemerintahan, kondisi tersebut tetap layak dipertanyakan, terlebih agenda kunjungan kerja DPR RI membawa kepentingan strategis bagi masyarakat Sumatera Selatan.
“Jangan hanya dilihat dari perspektif apakah gubernur melanggar hukum atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah tanggung jawab kepemimpinan, etika pemerintahan, dan penghormatan terhadap agenda resmi lembaga negara,” tegas Kacik Ekky, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, kunjungan kerja Komisi VII DPR RI seharusnya menjadi kesempatan penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah, sekaligus memperjuangkan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat di tingkat pusat.
Ia menjelaskan, Pasal 20A UUD 1945 memberikan DPR RI fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, kunjungan kerja DPR bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari pelaksanaan fungsi kelembagaan.
Meski begitu, Kacik Ekky mengakui bahwa hubungan DPR RI dengan pemerintah daerah bukan hubungan komando yang secara otomatis mewajibkan gubernur hadir secara pribadi dalam setiap agenda. Kehadiran kepala daerah dapat diwakilkan kepada pejabat berwenang sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Secara hukum, tidak ada alasan untuk langsung menyimpulkan bahwa ketidakhadiran gubernur merupakan tindak pidana. Tetapi jangan pula menjadikan aspek legalitas sebagai tameng untuk mengabaikan aspek kepatutan.
Legalitas dan etika pemerintahan merupakan dua hal yang harus sama-sama dijaga,” ujarnya.
Rendahnya Penyerapan KUR Jadi Persoalan yang Lebih Mendesak
Selain menyoroti ketidakhadiran gubernur, Kacik Ekky turut menekankan substansi pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, khususnya persoalan rendahnya penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan yang disoroti anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), dengan angka sekitar 2,5 persen.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena KUR merupakan salah satu instrumen penting untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan akses pembiayaan.
Rendahnya penyerapan KUR perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari kendala persyaratan perbankan, akses informasi, pendampingan pelaku usaha, hingga efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga penyalur.
“Jangan sampai persoalan koordinasi antarlembaga justru mengorbankan pembahasan masalah yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Pemerintah daerah harus mampu menjelaskan apa kendalanya, bagaimana solusinya, dan langkah konkret apa yang akan dilakukan,” katanya.
Minta Pemprov Sumsel Berikan Penjelasan Terbuka
Lebih lanjut, ia menilai penundaan agenda rapat akibat ketidakhadiran gubernur merupakan persoalan kelembagaan yang tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa evaluasi.
Menurutnya, seorang gubernur bukan hanya bertanggung jawab menjalankan roda administrasi pemerintahan, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi politik dan kelembagaan demi memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumatera Selatan.
Kacik Ekky pun meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan ketidakhadiran gubernur, sekaligus memastikan agenda strategis yang tertunda tetap ditindaklanjuti.
“Rakyat berhak mengetahui mengapa agenda penting tersebut sampai tertunda. Jangan sampai persoalan ini berlalu begitu saja tanpa evaluasi. Pemerintah daerah harus memberikan penjelasan yang proporsional dan memastikan kepentingan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kritik yang disampaikan LMND Sumsel bukan semata-mata ditujukan kepada pribadi gubernur, melainkan merupakan bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Jabatan gubernur bukan sekadar kedudukan politik atau kekuasaan administratif. Ada tanggung jawab besar di dalamnya, termasuk memastikan kepentingan masyarakat Sumatera Selatan terwakili dalam setiap forum strategis bersama pemerintah pusat maupun DPR RI,” pungkasnya.
Menurut Kacik Ekky, dalam kehidupan demokrasi, kekuasaan harus selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab, transparansi, dan etika. (Rilis)
