Ampuhnews.com | Palembang – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Mata Publik, bersama pekerja dan tenant usaha, menggeruduk Kantor Wali Kota Palembang, Senin (8/6/2026). Mereka menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang segera menghentikan dan menyegel dugaan praktik parkir ilegal di kawasan Rajawali Village yang disebut telah menggurita selama belasan tahun.
Massa menyoroti pengelolaan parkir oleh PT Kuala Permai yang dinilai cacat hukum dan merugikan banyak pihak—mulai dari pelaku usaha, pekerja, hingga pengunjung kawasan komersial tersebut. Tak main-main, Pemkot Palembang didesak untuk melakukan audit menyeluruh serta membawa kasus ini ke jalur hukum.
“Kami mendesak Pemkot tidak lagi tutup mata. Jika benar tidak memiliki izin resmi, maka aktivitas parkir tersebut harus segera dihentikan dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas salah satu orator di atas mobil komando.
Massa juga mempertanyakan tumpulnya penegakan perda oleh Satpol PP Palembang. Padahal, rekomendasi dari Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Palembang sudah jelas menyatakan bahwa operasional parkir di kawasan tersebut bermasalah dan harus diambil alih.
Jeritan Tenant: Merugi dan Pernah Disegel Tapi Kucing-Kucingan
Alex, salah satu pemilik usaha (tenant) di Kompleks Rajawali, dengan nada tinggi menyatakan bahwa tarif parkir yang diterapkan selama ini sangat semena-mena dan tidak transparan dasar hukumnya.
“Kami datang ke sini untuk menuntut keadilan dan kejelasan legalitas hukum! Atas dasar apa PT Kuala Permai melakukan pengutipan retribusi parkir di sini kalau izinnya saja tidak ada? Ini namanya pungutan liar, ini ilegal! Mengapa sampai sekarang tidak ada tindakan tegas? Mengapa belum disegel? Kami minta tempat ini segera disegel sekarang juga!” cecar Alex.
Ia mengungkapkan, polemik ini bukan barang baru. Lokasi tersebut bahkan pernah disegel oleh pihak berwenang, namun anehnya bisa kembali beroperasi tanpa ada sanksi tegas.
Dampak buruk ini juga dirasakan oleh Lili, perwakilan tenant lainnya. Ia menyebut ketidakpastian hukum ini membuat omzet mereka terpukul.
“Banyak pelanggan merasa tidak nyaman akibat polemik parkir ini. Bahkan ada yang enggan kembali. Ini jelas memukul usaha kami. Kami butuh kepastian hukum dan perlindungan, jangan dibiarkan berlarut-larut,” keluh Lili.
Diduga Catut Lahan Bank Sumsel Babel, Pemkot Akui Tak Berizin
Selain masalah legalitas operasional, massa aksi juga membongkar dugaan penggunaan lahan milik Bank Sumsel Babel sebagai area parkir tanpa kejelasan izin. Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terbuka terkait aliran dana dari pengelolaan parkir tersebut.
Dalam audiensi bersama massa, sejumlah pejabat Pemkot Palembang dari unsur Satpol PP dan instansi perizinan akhirnya buka suara. Mereka mengakui dan menyatakan bahwa pengelolaan parkir oleh PT Kuala Permai tidak tercatat memiliki izin resmi di lingkungan Pemkot Palembang.
Mendengar pengakuan tersebut, Koordinator Aksi, Jacklyn, langsung menuntut transparansi total dan tindakan nyata di lapangan hari ini juga. Publik berhak tahu siapa “aktor intelektual” di balik pembiaran ini.
“Jika memang tidak berizin, publik berhak tahu mengapa aktivitas ini bisa berjalan belasan tahun. Siapa yang membiarkan dan siapa yang diuntungkan harus dibuka secara transparan! Hari ini kami mendesak Satpol PP dan Pemkot Palembang segera bertindak, atau aktivitas parkir di sana ditiadakan sama sekali,” tegas Jacklyn.
Koalisi Mata Publik menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan konkret berupa penyegelan dan proses hukum, demi menyelamatkan iklim usaha yang sehat di Kota Palembang. (Red)
