Ampuhnews.com | Palembang, – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menghadirkan tujuh orang saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengondisian pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.
Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Pitriadi SH MH tersebut, terungkap sejumlah keterangan saksi terkait proses pembuatan dokumen penawaran hingga dugaan pemberian uang dalam pelaksanaan proyek.
Perkara ini menjerat lima terdakwa, yakni Sephy Hendika, Ardi, dan Arif yang merupakan aparatur sipil negara (ASN), serta dua terdakwa dari pihak swasta, Subela dan Yusrizal.
Adapun saksi yang dihadirkan di antaranya Irma, Juanani, Reza, Utari yang merupakan istri terdakwa Ardi, Saputra, dan Aziz.
Salah satu keterangan menarik disampaikan saksi Reza. Di hadapan majelis hakim, Reza mengaku pernah diminta membuat dokumen penawaran untuk delapan paket pekerjaan.
Ia menjelaskan, permintaan tersebut datang dari pihak pemborong serta Yusrizal. Dalam prosesnya, Reza mengaku menggunakan laptop miliknya untuk membuat dan mengunggah dokumen penawaran.
“Yusrizal menyuruh saya membuat dokumen penawaran,” ungkap Reza dalam persidangan.
Ia juga menyebut laptop yang digunakannya untuk membuat dokumen penawaran saat ini telah diamankan oleh Kejaksaan Negeri PALI.
Sementara itu saksi Putra menerangkan, dokumen yang dibuat meliputi surat pengantar data dan SKP. Setelah selesai, ia mengaku membawa dokumen tersebut kepada Utari untuk diperiksa.
Menurut Putra, dokumen penawaran itu diperiksa satu per satu oleh Utari. Setelah dilakukan pengecekan, Utari menyatakan dokumen tersebut telah lengkap.
Dalam keterangannya, saksi juga mengakui pernah menerima uang sebesar Rp1 juta dari Yusrizal untuk jasa pembuatan dokumen penawaran.
Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Utari. Ia mengaku menerima Rp300 ribu dari Utari, yang digunakannya untuk membeli tinta dan kertas guna membuat surat penawaran.
“Saya menerima uang Rp1 juta dari Yusrizal untuk jasa membuat penawaran. Uang itu saya berikan kepada Ibu Utari, kemudian saya diberi Rp300 ribu,” jelasnya.
Saksi Utari yang juga istri terdakwa Ardi, dalam persidangan menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah menolak surat keputusan (SK) terkait pekerjaan karena SK tersebut berasal dari kepala dinas.
Utari juga menerangkan bahwa paket pekerjaan tersebut merupakan paket anggota DPRD Budi Hoiru
Ia juga menyatakan, Kemudian kepala dinas memerintahkan dirinya untuk mengkonfirmasi kepada Budi Hoiru melalui PPK Ardi untuk menanyai pelaksanaan kegiatan dilapangan.
“Kemudian Ardi menelpon Budi untuk mengkonfirmasi siapa pelaksanaan dilapangan, ternyata anggita DPRD mengarahkan kepada Yusrizal,” kata saksi Utari
Siapa anggota dewan tersebut,” tanya hakim
“Budi Hoiru anggota DPRD Pali,” jawab saksi
Utari menegaskan tidak pernah menerima fee dari terdakwa Yusrizal.
Hingga berita ini diturunkan sidang masih berlangsung.
Sebelumnya, dalam surat dakwaan, JPU menguraikan dugaan pengondisian terhadap 10 paket proyek konstruksi yang tersebar di lingkungan Dinas Perkim dan Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.
Dalam dakwaan tersebut, Subela diduga bertindak seolah-olah sebagai direktur CV Nengkoda Jaya. Bahkan, Subela disebut memalsukan tanda tangan direktur perusahaan tersebut untuk melaksanakan enam paket proyek konstruksi.
Enam paket pekerjaan itu terdiri dari lima proyek drainase di lingkungan Dinas Perkim Kabupaten PALI dan satu paket rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal.
Dalam pelaksanaannya, Subela didakwa bekerja sama dengan Sephy Hendika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkim untuk lima proyek drainase.
Sementara pada proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 13 Penukal, Subela disebut bekerja sama dengan Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.
JPU juga menguraikan dugaan pemberian imbalan atau fee kepada kedua terdakwa yang menjabat sebagai PPK tersebut.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten PALI sebagaimana tercantum dalam dakwaan, pelaksanaan enam paket proyek yang dinilai tidak sesuai kontrak tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp576 juta.
Selain itu, JPU mengungkap dugaan penyimpangan pada empat paket proyek konstruksi lainnya yang dikerjakan terdakwa Yusrizal selaku rekanan.
Keempat proyek tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp332 juta.
Dengan demikian, total kerugian keuangan negara berdasarkan uraian dakwaan JPU dalam perkara 10 paket proyek tersebut mencapai lebih dari Rp904 juta.
Atas perbuatan yang didakwakan, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)
